Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak reklamasi dan lebih memilih Giant Sea Wall untuk dibangun di Teluk Jakarta.

“Supaya air laut tidak masuk ke Jakarta itu harus dibendung, dan yang ngebendung itu Giant Sea Wall,” ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz saat ditemui di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, (3/11).
Menurut dia, proyek reklamasi yang diusulkan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan tidak akan memberi solusi bagi Jakarta yang dikepung air.
“Kalau reklamasi itu bikin pulau, dan air tetep jalan. Kalau kita bikin Giant Sea Wall itu air akan terbendung,” jelasnya.
Pemerintah dipastikan akan menyelesaikan pulau buatan yang telanjur dibangun, yakni pulau C dan D di Teluk Jakarta.
Keputusan itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah dibicarakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan. Namun, apa yang sudah dijalankan itu diteruskan. Saya kira Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sependapat dengan itu. Yang kami bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, kan, tidak mungkin dibongkar. Lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,” demikian JK.