JAKARTA – Kendati dilaporkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap santai.
“Ya bagus lah kalau memang dia mau lapor. Terus mau jewer saya? Jewer saja, kuping saya sudah cukup panjang untuk di jewer. Silakan saja,” ujar Ahok di ruang kerjanya Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Laporan Fraksi PPP merupakan puncak dari kekesalan dari pernyataan Ahok yang kerap dinilai kontroversial. “Kesamaan pandang, kami di PPP memanggap, institusi DPRD sudah dilecehkan, pimpinan DPRD harus memberi pandangan pada Pak Wagub agar tidak terus-terusan begini,” ujar Sekertaris DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz, di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dengan sikap Ahok seperti itu, dinilai Aziz, berpotensi merusak hubungan antara DPRD dengan Pemprov DKI. Pasalnya, apa yang dikatakan Ahok tidak mengindahkan hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga tersebut.
“Seperti hak bertanya untuk interpelasi dengan tanda tangan, yang sempat kami ajukan beberapa waktu lalu, dianggap gaya-gayaan. Loh, itu kan memang hak kami. Seharusnya menjaga hubungan, janganlah saling menjelek-jelekkan dengan kalimat yang kontroversial,” terangnya.
Tak berhenti di situ, mantan Bupati Belitung Timur itu juga sempat menyatakan bahwa Pansus Monorel yang dibentul DPRD hanyalan ingin mendapatkan honor tambahan. Dan beberapa waktu lalu, Ahok kembali mendapat penilaian minus dari fraksi partai berlambang ka’bah tersebut karena adu pendapat dengan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung), yang juga menjabat sebagai Wakil DPRD DKI Jakarta.
Kutip ; https://news.okezone.com/read/2013/07/30/500/844707/ppp-ngadu-ke-mendagri-ahok-santai